Goliput.id, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan hasil Data Desa Presisi (DDP) kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam sebuah acara yang berlangsung di Kendari. Selasa, (24/12/2024).
Acara ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (HC) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Pj. Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Prof. Dr. Sofyan Sjaf, dan berbagai komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kolaka Utara. Sebanyak 79 kepala desa dan perwakilan dari 10 kecamatan di Kolaka Utara juga hadir untuk menyaksikan momen bersejarah ini.
Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya DDP dalam mendukung pembangunan yang berbasis data.
“Data Desa Presisi adalah langkah strategis untuk menciptakan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan data yang akurat, kita dapat merancang kebijakan yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Kabupaten Kolaka Utara telah menunjukkan bagaimana gagasan ini dapat membawa dampak nyata, bahkan sebelum seluruh data lengkap. Salah satu capaian yang signifikan adalah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) terkait DDP, dan saya berharap ini dapat diturunkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) ke depannya,” ujar Andap dalam sambutanya.
Ditempat yang sama, Pj. Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., mengaku DDP menjadi tonggak penting bagi pembangunan daerahnya.
“Pelaksanaan DDP di Kolaka Utara tidak terlepas dari dukungan dana provinsi. Tahun depan, kami menargetkan pendataan DDP selesai di empat kecamatan yang belum didata, sehingga seluruh desa di Kolaka Utara akan memiliki data presisi. Dengan pencapaian ini, kami yakin Kolaka Utara dapat menjadi percontohan, tidak hanya di Sulawesi Tenggara tetapi juga di Indonesia,” kata Yusmin.
Sementara itu, Prof. Dr. Sofyan Sjaf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University sekaligus penggagas DDP, menjelaskan bahwa data yang dihasilkan DDP melengkapi sistem pendataan yang ada.
“Data Desa Presisi adalah inovasi yang menyediakan informasi akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan desa. Sulawesi Tenggara telah menjadi salah satu daerah yang merekognisi hasil inovasi perguruan tinggi ini melalui Perda DDP. Ini adalah langkah besar dalam menjembatani kebutuhan data presisi dengan kebijakan berbasis masyarakat,” jelasnya.
Pelaksanaan DDP di Kolaka Utara dimulai dengan uji coba di delapan desa di Kecamatan Watunohu pada tahun 2023. Hasilnya menunjukkan akurasi data yang tinggi, sehingga pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2024 untuk menyelesaikan pendataan di seluruh desa dan kelurahan Kab. Kolaka Utara.
Acara ini mencerminkan komitmen Sulawesi Tenggara untuk menjadikan DDP sebagai model percontohan nasional dalam pembangunan berbasis data. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, DDP berpotensi menciptakan pembangunan yang lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan di masa depan.
