.GOLIPUT.ID, Gorontalo Utara – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Gorontalo beserta jajaran di ruang kerjanya, pada Jumat (17/10/2025). Pertemuan ini dimanfaatkan Bupati untuk membahas percepatan regulasi bagi program-program strategis dan inovasi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Thariq secara khusus memohon perhatian Kemenkumham untuk membantu mencarikan solusi pendirian satu dinas baru, yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yang saat ini sangat dibutuhkan di Gorontalo Utara.
Bupati Thariq Modanggu menjelaskan bahwa pendirian Dispenda menjadi sangat mendesak karena daerah membutuhkan cara dan upaya ekstra untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, fungsi pendapatan daerah masih tergabung dalam Badan Keuangan.
”Daerah ini memang membutuhkan cara yang ekstra untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah. Jadi perlu ada satu dinas khusus yang menangani PAD. Dengan berdiri sendiri, harapan kita upaya untuk mengelola atau memperoleh PAD ini ditangani oleh satu dinas yang benar-benar siap dan fokus,” ujar Bupati.
Selain itu, Dispenda juga akan menjadi dinas yang mengelola inovasi daerah, salah satunya adalah program Berpadu (sebuah strategi percepatan), yang diharapkan dapat menjadi kunci sistematis dan strategis dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
Meskipun usulan pendirian Dispenda sempat tidak memenuhi skor dalam proses penyusunan Perda SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) yang sedang dibahas di DPRD, Bupati Thariq optimis setelah mendapat masukan dari Kakanwil Kemenkumham.
”Alhamdulillah tadi Pak Kakanwil sudah memberikan masukan agar dibuatkan telaah kajian khusus lagi. Mengingat hari ini kita kondisinya harus dijawab dengan upaya menumbuhkan PAD, apalagi kita sudah punya inovasi Berpadu,” jelas Bupati.
Menindaklanjuti hal ini, Bupati Thariq Modanggu langsung memberikan instruksi tegas kepada jajarannya. “Saya sudah minta Kabag Hukum agar Hari Senin depan ini sudah bisa dimasukkan usulan kajian lagi ke Kemenkumham dalam rangka pendirian Badan Pendapatan Daerah atau Dinas,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Dinas terkait. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Daerah dalam merumuskan upaya yang sistematis dan strategis untuk meningkatkan PAD di Gorontalo Utara.
