.GOLIPUT.ID, Gorut – Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, menghadiri audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo Utara yang bertempat di Kantor BPS Gorontalo Utara, Rabu (6/8/).
Audiensi ini dilakukan guna membahas tentang standar pelayanan minimal dan pentingnya data akurat untuk pembangunan daerah.
Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf menekankan bahwa data akurat dan valid sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif.
“Data adalah jantung dari perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif. Tanpa data yang akurat dan valid, setiap program pembangunan yang kita jalankan tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk itu, Wakil Bupati menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS penting dilaksanakan dalam rangka menyediakan data strategis statistik untuk menunjang pembangunan di daerah.
“Kami sangat mengharapkan masukan dan dukungan dari BPS untuk mengukur sejauh mana capaian standar pelayanan di Gorontalo Utara,” katanya.
Selain itu, Wakil Bupati juga membahas tentang isu kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bagi daerah.
“Data kemiskinan yang akurat dari BPS sangat kami butuhkan untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dengan kerjasama yang kuat dan logis antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh elemen masyarakat, Wakil Bupati berharap bahwa Gorontalo Utara dapat menjadi lebih maju, adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Gorontalo Utara Dapit Rudianto, menyambut baik kolaborasi dengan pemerintah daerah ini. Menurutnya ini adalah langkah awal untuk memaksimalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan data yang lebih presisi.
Dirinya menyebut, BPS Gorontalo Utara sendiri saat ini sedang melakukan pemutakhiran data mikro kemiskinan di desa-desa, karena data yang ada saat ini masih memiliki kesalahan sekitar 30%.
“Kami sedang memperbaiki data tersebut dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pendamping PKH untuk memutakhirkan data mikro kemiskinan di desa. Ini adalah fokus kami, karena ini sangat penting untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif,” ujar Dapit.
Dari data BPS, tingkat kemiskinan di Gorontalo Utara saat ini sekitar 16,85%. Olehnya, dengan pemutakhiran data ini, diharapkan program-program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
”Dengan pemutakhiran data dan kerjasama yang baik antara BPS, Dinas Sosial, dan pemerintah daerah, diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
