.GOLIPUT.ID, Bogor – Institut Pertanian Bogor (IPB) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si. sebagai Guru Besar tetap dalam bidang Sosiologi Pembangunan Desa pada Fakultas Ekologi Manusia (FEMA). Prosesi pengukuhan digelar di Auditorium Andi Hakim Nasution, IPB, Sabtu (30/8), dihadiri jajaran pimpinan universitas, akademisi, serta undangan dari berbagai kalangan.
Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Data Presisi untuk Pembangunan Desa: Manifesto Tindakan Kolektif Menuju Dekolonisasi Data”, Prof. Sofyan menegaskan bahwa desa selama ini masih terjebak dalam kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, meski program pembangunan digelontorkan setiap tahun.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada sistem pendataan yang top-down, seragam, dan kerap tidak mencerminkan realitas sosial di lapangan.
“Desa diposisikan hanya sebagai objek informasi, bukan subjek pengetahuan. Data dikumpulkan bukan untuk warga, melainkan tentang warga. Inilah bentuk kolonialisme data yang harus kita lawan,” tegas Prof. Sofyan dalam pidatonya.
Ia memperkenalkan Data Desa Presisi (DDP) sebagai tawaran metodologis dan gerakan sosial untuk mengembalikan kedaulatan data kepada komunitas. DDP, menurutnya, bukan sekadar metode statistik, melainkan gerakan kolektif yang memadukan pendekatan mikro-spasial, sensus, dan partisipasi digital.
Melalui DDP, warga desa ditempatkan sebagai produsen pengetahuan sekaligus pengguna data dalam pengambilan keputusan.
“DDP adalah jembatan menuju demokratisasi pengetahuan, sekaligus jalan keluar dari kolonialisme data. Tanpa data yang berpihak kepada warga, pembangunan mustahil berpihak kepada keadilan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Sofyan menyoroti urgensi revisi RUU Statistik yang dinilainya masih menempatkan negara sebagai pemilik dominan otoritas pendataan.
Ia merekomendasikan pengakuan atas data komunitas sebagai sumber sah, desentralisasi produksi data, kedaulatan komunitas atas pengetahuan, serta proteksi terhadap penyalahgunaan data.
Dalam orasinya, Prof. Sofyan juga menegaskan bahwa tindakan kolektif adalah kunci dekolonisasi data. Alih-alih bersifat teknokratis, pendataan harus menjadi ruang partisipasi, musyawarah, dan solidaritas.
“Desa bukanlah tempat ‘tertinggal’, tetapi ruang masa depan yang sedang dirintis. Data presisi bukan hanya alat teknis, tapi jalan pulang menuju keadilan sosial,” tuturnya.
Pengukuhan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik Prof. Sofyan yang dikenal luas sebagai penggagas Data Desa Presisi dan pejuang demokratisasi pengetahuan desa.
Ia menutup orasinya dengan pesan kuat: “Masa depan pembangunan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari masa depan data, dan masa depan data tak bisa dilepaskan dari keadilan pengetahuan desa.”
